PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIPERBERAT YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM ( ANALISIS PUTUSAN MA NO 1 K/PID/2010 ) - Jupentus Perangin-Angin (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Jupentus Perangin-Angin, Ismail Navianto, Lucky EndrawatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail : jupentus.perangin@gmail.com Â ABSTRAK Sebagaimana dalam putusan MA no 1 K/Pid/2010 dimana dalam putusan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP serta Jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor no 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 september 1993. Dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap seorang terdakwa yang dalam menandatangani BAP tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. dalam hal ini terdakwa yang berprofesi sebagai sopir tukang ikan dan termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP serta dalam Jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 september 1993 yang menyatakan bahwa jika ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemeriksaan dianggap tidak memenuhi syarat yang diminta oleh undang-undang. Akibatnya adalah dakwaan tidak dapat diterima. Pemenuhan hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa dalam proses pemeriksaan akan sangat bermanfaat dalam hal untuk mencapai tujuan hukum. Kata Kunci : Putusan, Hak-Hak Tersangka, Bantuan Hukum.Â ABSTRACTAs in the decision of Supreme Court No. 1 K / Pid / 2010 which in violation violates the provisions referred to in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code and the Supreme Court Jurisdiction of the Republic of Indonesia Number 1565 k / pid / 1991 dated 16 September 1993. Where in the decision imprisonment of a defendant who in signing the BAP does not have the right to be accompanied by the Legal Counsel. in this case the defendant who works as a fishman driver and is included in the category of underprivileged people who should get legal aid as referred to in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code and in the Supreme Court Jurisdiction of the Republic of Indonesia Number 1565 k / pid / 1991 of 16 September 1993 stating that if the provisions of Article 56 paragraph 1 are not met, then the examination is deemed not to meet the requirements required by law. The result is an unacceptable indictment. Fulfillment of rights owned by suspects or defendants in the examination process will be very useful in terms of achieving legal objectives. Keywords: Decision, Rights of Suspect, Legal Aid.