PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM PEMBERKASAN PERKARA PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Tulungagung) - ANTOK HARSETO (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Antok Harseto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan Untung Suropati No. 17b, Trenggalek 66372 Indonesia e-mail : harseto1994@gmail.com Â  Abstraksi Pentingnya kinerja yang profesional serta hubungan dan koordinasi antara penyidikan dengan penuntutan dan perlunya adanya penyempurnaan secara administrasi terhadap proses untuk terwujudnya kelengkapan berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan belangsung dengan campur tangan penuntut umum baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peran untuk menjalin kerjasama yang baik, karena hasil penyidikan merupakan dasar bagi penyusunan surat dakwaan oleh kejaksaan. Tujuan Penulisan ini dimaksudkan: (1) Untuk mengetahui, menganalisis dan menentukan strategi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan Penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pemberkasan perkara pidana di Kejaksaan Tulungagung, dan (2) untuk megetahui, menganalisis dan menentukan kendala yang di hadapi serta solusinya dalam Penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pemberkasan perkara pidana di Kejaksaan Tulungagung. Berdasarkan hasil pembahasan masalah dapat disimpulkan sebagi berikut: (1) Jaksa Penuntut Umum akan selalu mengupayakan penyelesaian perkara pidana yang berita acara pemeriksaannya belum lengkap dengan segera agar dapat dilengkapi oleh Penyidik guna suksesnya penuntutan di persidangan.Langkah-langkah penyelesaian perkara pidana tersebut yakni dapat dengan segera melakukan penelitian terhadap berkas perkara.Selain itu, antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Melakukan pertemuan dalam konteks koordinasi demi kelancaran dan kesuksesan suatu perkara, terutama dalam pembuktian perkara pidana, (2) Faktor penghambat yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan sehingga menghambat proses penerapan AAUPB antara lain datang dari aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang professional, terlihat dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Hukum Acara Pidana. Selain itu dari sumber daya manusia penyidik Polri yang kurang berpendidikan sarjana hukum, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menterjemahkan petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum yang berlatar belakang pendidikan hukum. Hambatan dari budaya masyarakat turut mengambil andil dalam penghambat penyelesain perkara pidana. Kata Kunci: Penerapan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Perkara PidanaAbstractThe importance of professional performance as well as connection and coordination between investigation and prosecution, and the urgency of administrative improvement on the process for creating the completeness of minutes of the examination in the process of investigation with the involvement of the pblic prosecutor, using direct and indirect ways, give a contribution for creating a good cooperation , bacause the result of investigation is a foundation for compiling the bill of indectmen by the public attorney. The aim of this research are : (1) to understand ,Analyse , and determine strategies that can be done in order to optimize General principles of good governance (GPGG) on the dossier of criminal cases at tulungagung district attorney , and (2) to understand ,analyse, and determine challenges and solutions in the implementation of General Principles of good governance (GPGG) on the dossier of criminal cases at Tulungagung district attorney. According to the discussion of the problems ,it can be concluded as follows : (1) the public prosecutor will always try to complete the uncompleted minutes of the examination of criminal cases as soon as possible by the investigator in order to make succesful prosecution in the court . The step of solution on that criminal cases ,namely it should conduct research on the dossier of case as soon as possible. Furthermore , the public prosecutor and investigator should meet in the context of coordination for smoothness and succes of criminal case,especially on the evidentiary criminal case ; (2) the existence of challenges in the settlement of criminal caseson the pre-prosecution stage cause obstacles in the.Keywords: General Principles of Good Governance, Criminal Cases