FORMULASI PEMBERIAN HADIAH KEPADA DOKTER BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Analisis Yuridis Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keseh - Sari Valentina Sihite (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Sari Valentina Sihite, Dr. Yuliati, SH. LL.M, Ardi Ferdian, SH. Mkn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : sarisihite1@gmail.com Â Abstrak Penulis mengangkat masalah tentang formulasi pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi karena banyaknya kasus gratifikasi oleh dokter yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dokter berstatus Non PNS dapat dikualifikasikan menerima gratifikasi menurut UU di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan pengaturan pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana antara Indonesia dan Jerman? (3) Bagaimana formulasi pengaturan pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa perlu adanya formulasi aturan yang mengatur secara khusus terkait pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi sehingga ada sanksi pidana yang dapat diterapkan. Kata Kunci : Formulasi, Dokter Non Pegawai Negeri Sipil, GratifikasiÂ Abstract The authors raise the issue of gift formulation to a doctor witha status of non-civil servant as a form of criminal act of gratification because of the intensity of gratification cases experienced by doctors working with pharmaceutical companies. This paper raises some issues, such as: (1) are the non-civil servant doctors qualified as gratification receivers under Indonesian law?; (2) how is the comparison of gift arrangement to non-civil servant doctors as a form of criminal act between Indonesia and Germany?; (3) how is the formulation of gift arrangement to doctors with a status of non-civil servants as a form of gratification in Indonesia? This research is a normative legal research with some approaches, which are statute approach, conceptual approach, and comparative approach. From the results of the study, the authors found that there is a need for a formulation of rules regulating specifically on the issue of gift given to doctors with a status of non-civil servants as a form of criminal act of gratification, so that penal sanctions can be applied to this issue. Keywords: Formulation, Non-Civil Servant Doctor, Gratification