IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Muchammad Chusnul Adib (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Muchammad Chusnul Adib, Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum, Agus Yulianto, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email :adibarmy@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? 2) Apa Saja Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? 3) Bagaiman Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang serta teknik purposive sampling. Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. ABSTRACT   This research aims to understand, identify, and analyse: 1) how is the implementation of Article 4 of Local Government of Malang City Number 3 Year 2011 on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?; 2) What kind of obstacles faced by the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City in order to implement the Local Regulation of Malang City on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?; 3) How are the efforts that have been done by the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City in order to implement the Local Regulation of Malang City on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?. This empirical legal method took the location in the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City because that department is an implementer of this program by using sociological jurisprudence approach and population of stuffs of the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City as well as purposive samplingtechnique. Keywords: implementation, levy building permit, local genuine income, the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City.