PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) - Aditiar Kamandahu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
ADITIAR KAMANDAHUFakultas Hukum Universitas BrawijayaÂ ABSTRAK Adanya Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin adanya hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Lebih detailnya lagi pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun pada praktiknya tidak semua lembaga pemasyarakatan dapat menjalakan paeraturan diatas. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Narapidana di Lapas tersebut pernah menderita penyakit diare masal, setelah diselidiki ternyata disebabkan oleh santan dari makanan yang disajikan basi. Para narapidana yang sakit dirawat dibilik-bilik Lapas tersebut. Berdasarkan kasus diatas penulis meneliti bagaimana pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis dengan tujuan menganalisa pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas. Kata Kunci : Hak-hak Narapidana, Pelayanan Kesehatan dan Makanan NarapidanaÂ ABSTRACT The existence of Article 14 Paragraph 1 Sub-Article d of Law Number 12 Year 1995 on Correctional guarantees the right of prisoners to receive health service and adequate food. More details of health and food services are regulated in Article 14 to Article 25 of Government Regulation Number 32 Year 1999 on Terms and Procedures for the Implementation of Right of Residents of Prisons. However, in practice not all correctional institutions or prisons can run the above rules. One of them is the Class IIA Malang Prison. Prisoners in the prison suffered from mass diarrheal disease, after investigation the incidence was caused by coconut milk from stale food that was served. The sick prisoners were treated in prison booths. Based on the above case the authors examine how the implementation of the right of inmates to health service and adequate food in Class IIA Women's Prison. In this study the authors use the method of empirical legal research with a method of sociological legal research with the aim of analyzing the implementation of the right of prisoners to get health services and proper food, as well as constraints faced by the prisons. Keywords: Rights of Prisoners, Health Service and Food for Prisoners.