PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TERKAIT PENYALAHGUNAAN TEMPAT USAHA YANG DIGUNAKAN PERBUATAN CABUL - Asrop Afandi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Asrop Afandi, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina. SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: asropafandi19@gmail.com Abstrak Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penerapan sanksi administrasi terhadap penyalahgunaan tempat usaha yang digunakan perbuatan cabul. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan mengenai belum adanya sanksi administrasi kepada tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat perbuatan cabul di Kota Malang. Dimana banyak tempat usaha yang belum dicabut izin usahanya dan masih beroperasi, dalam hal ini jelas terbukti disebabkan tempat usaha tersebut sudah masuk koran atau media cetak, masih belum adanya penjelasan mengapa belum adanya penerapan sanksi administrasi yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul yang mengakibatkan tidak terlaksananya penerapan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana sikap dan tindakan aparat Pemerintah Kota Malang tentang pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2005 terkait penerapan Sanksi Administrasi tempat usaha yang terbukti perbuatan cabul diKota Malang? (2) Apa hambatan dan solusi dalam melakukan penerapan Sanksi Administrasi Terhadap penyalahgunaan tempat usaha yang digunakan Perbuatan Cabul?. Untuk mengetahu permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 terkait Penerapan Sanksi Administrasi kepada tempat usaha yang digunakan perbuatan cabul. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam melakukan penerapan sanksi administrasi belum dilaksanakan melainkan hanya teknisnya saja. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum-oknum yang melindungi tempat usaha yang akan dilakukan penerapan sanksi administrasi, dan kurangnya sumber daya dalam melakukan penerapan tersebut. Kata Kunci: Penerapan, sanksi administrasi, perbuatan cabul Â IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE PROVISION OF ARTICLE 4 PARAGRAPH (1) OF LOCAL REGULATION OF MALANG CITY NUMBER 8 YEAR 2005 CONCERNING TOTHE ABUSE OF BUSINESS PREMISESTHAT ARE USED TO COMMIT LEWD ACTS AsropAfandi, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. ShintaHadiyantina. SH. MH Faculty of Law,Universitas Brawijaya Email: asropafandi19@gmail.com Â  Abstract In this writing the authors discuss about the implementation of administrative sanctions against the abuse of business premises that are used to commit lewd acts. This research is driven by the existence of problem regarding to the absence of administrative sanctions to the place of business that proven to be used as a place of lewd deeds in the city of Malang. Where many business places have not been revoked and are still operating license, this fact can be proven by paying attention to news published by local newspapers or printed media.There is no explanation why the administrative sanctions as regulated by the Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005 on the Prohibition of Prostitution and Obscene Actions is not implemented. Based on the above matters, this paper raises the formulation of problems, as follows: (1) How are the attitude and actions of the government officers of Malang City concerning to Article 4 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005related to the implementation of administrative sanctions of business place proven of obscenity in Malang City?; (2) What are the obstacles and solutions in implementing the administrative sanctions against the misuse of the place of business used to conduct lewd acts?. To know the existing problems, this research used the method of socio legal approach, where the authors review Article 4 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005 concerning to theimplementation of administrative sanctions to the place of business used to commit lewd acts. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, that in implementing administrative sanctions technically have not been implemented. This is due to the existence of individuals who protect the business premises, which will be sanctioned, and the lack of resources in implementing the regulation. Keywords: implementation, administrative sanctions, lewd acts