PELAKSANAAN PASAL 22 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH - Nanda Ayu Lestari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Nanda Ayu Lestari, Lutfi Effendi, S.H. M.Hum, Herlin Wijayati, S.H.M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: nanda_anca@yahoo.com ABSTRAK Artikel ini membahas mengenai Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah terkait strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit yang belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta UPTD Taman Wisata Air Wendit dikarenakan adanya keterbatasan dana operasional dan kurangnya tenaga professional di Taman Wisata Air Wendit. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris sehingga memperoleh kesimpulan bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Malang segera mencari alternatif pendanaan dengan cara menyelenggarakan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) dengan pihak swasta yakni investor apabila ingin merenovasi atau memugar Taman Wisata Air Wendit secara total. Dengan adanya sumber pendanaan dari Investor ini, menurut analisis peneliti strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit akan dapat berjalan dengan maksimal dan Taman Wisata Air Wendit dapat menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Malang yang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pembangunan Pariwisata, Fasilitas dan Prasarana Umum ABSTRACT This paper discusses about the implementation of Article 22 letter (d) of the Local Regulation of Malang Regency Number 1 Year 2015 on Master Plan of Regional Tourism Development related to the strategy of public infrastructure development, public facilities, and tourism facilities in Wendit Water Park that are not well implemented by the local government of Malang Regency through Culture and Tourism Service and UPTD of Wendit Water Park due to lack of operational funding and lack of professional staffs in Wendit Water Park. Through empirical legal method, it can be concluded that the government of Malang Regency should look for alternative founding by implementing Build Operate Transfer (BOT) agreement with private companies which are investors if we want to renovate or restore Wendit Water Park totally. By using funding resources from investors, the author analyses that the strategy of public infrastructure development, public facilities, and tourism facilities in Wendit Water Park will be implemented maximally and Wendit Water Park can becomes a potential tourism object of Malang Regency that gives huge contribution for the Local Genuine Income. Keywords: local regulation, tourism development, facilities and public infrastructures