MAKNA KEPENTINGAN NASIONAL TERKAITPENGGUNAAN CIPTAAN TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA OLEH PEMERINTAH DALAM PASAL 51 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA - Uwais Deffa I Qorni (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Uwais Deffa I Qorni, Afifah Kusumadara, SH.L.LM.SJD, Moch. Zairul Alam, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: uwais_deffa@yahoo.com Â  ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait makna kepentingan nasional terkait penggunaan ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta. Namun belum didapat pemaknaan yang jelas tentang kepentingan nasional serta jenis atau bentuk imbalan yang diberikan oleh pemerintah sebagai jalan untuk dapat menggunakan ciptaan pemegang hak cipta. Hal ini menimbulkan adanya ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan penggunaan ciptaan pemegang hak cipta oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis makna kepentingan nasional dan penggunaan ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta oleh pemerintah dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus.Teknik analisis bahan hukum memakai interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait hak cipta. Kata kunci: Hak Cipta, Imbalan, Kepentingan Nasional.Â ABSTRACT This study discusses the meaning of national interest related to the use of the creation by the government without the permission of the copyright holder, based on the provisions in Article 51 Paragraph (1) Law of The Republic of Indonesia No. 28 of 2014 on Copyright. In this Article, it is stated that the Government may organize the announcement, distribution or communication of a work by radio, television and/or other means for the national interest without the permission from the copyright holder, provided that it is compulsory to provide compensation to the copyright holder. However, no clear meaning has been made about the national interest and the type or form of reward given by the government as a way to use the creation of copyright holders. This lacks clarity and triggers potential abuse of a work by the government. Thus, this study was aimed at analyzing the meaning of national interest and the use of creation by the government without the permission from the copyright holder as in Article 51 Paragraph (1) of Law of The Republic of Indonesia No. 28 of 2014 on Copyright. This study is a legal research using statute, comparative, and case approach. The analysis techniques involved were systematic and grammatical interpretation, while primary legal materials in the form of legislation and secondary legal material in the form of literature related to copyright were used. Keywords: Copyright, Rewards, National Interest