PELAKSANAAN PASAL 86 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH MELAKUKAN PENEGAKAN DISIPLIN SERTA UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH K - Vans Putra U.D.B. Panjaitan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Vans Putra U.D.B. Panjaitan, Prof. Dr. Sudarsono S.H.,M.S, Lutfi Efendi SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : panjaitanvansputra@yahoo.co.id Â  ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2)Â  Undangâ€“Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa â€œInstansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplinâ€. Tetapi, masih ada ditemukan di lapangan beberapa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Toba Samosir. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu,bagaimana pelaksanaan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai kewajiban instansi pemerintah menegakkan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan upaya peningkatan disiplin dan Apa faktor yang menghambat serta solusi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan disiplin pegawai negeri sipil oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan Pasal 86 ayat (2)Â  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui adanya prosedur penegakan disiplin yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Toba Samosir. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penegakan Disiplin, Pegawai Negeri SipilÂ ABSTRACT This thesis observed Article 86 Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 on Civil Service Apparatus, stating that government institution is responsible to reinforce discipline among civil servants and perform an effort to improve the discipline. However, indiscipline performed by some government workers in the Regency of Toba Samosir is commonly found. From this arising problem, there were several research problems presented in this thesis:Â  how is Article 86 Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 on Civil Service Apparatus regarding efforts to reinforce discipline implemented?, and what are the hampering factors and what solution can be given by regional civil service agency of Toba Samosir Regency to tackle the obstacles. This research, taking place in civil service agency of Toba Samosir Regency, employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The result of the research revealed that the implementation of the discipline among civil servants performed by government institution is in line with Article 86 Paragraph 92) of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 on Civil Service Apparatus, which is indicated by the procedure followed to reinforce the discipline done by Civil Service Agency in the Regency of Toba Samosir. Keywords: implementation, discipline reinforcement, civil servantÂ