DAMPAK PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA MALANG - Siti Habiba (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Siti Habiba, Dr. Aan Eko Widiarto SH.MH., Mohammad Dahlan, SH.MH., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sitihabiba9@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka terhadap pola rekrutmen bakal calon anggota  DPRD oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang. Salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh parpol ialah melakukan rekrutmen politik, untuk mempersiapkan jabatan publik yang di peroleh melalui pemilu, rekrutmen politik diakukan melalui dua cara yaitu: rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. rekrutmen terbuka dijadikan sebagai formalitas oleh parpol. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008, pemilihan umum di Indonesia sejak 2009 menggunakan sistem proporsional dengan penetapan calon anggota DPRD terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak. Dikeluarkannya putusan MK ini sebagai upaya untuk memberikan hak terhadap rakyat untuk memilih keterwakilannya secara terbuka. Kata Kunci: Sistem proporsional terbuka, Rekrutmen, DPRD, DPD PAN ABSTRACT This research is aimed to figure out the consequence of general election with an open proportional system on recruitment pattern of will-be candidates of the Regional House of Representatives (further stated as DPRD) by the Board of Regional Heads of PartaiAmanatNasional in Malang. One of the essential functions held by political parties is political recruitment in order to prepare public position obtained from the process of general election. Political recruitment is conducted in two ways: open and closed recruitment, in which the open recruitment is a formality performed by political parties. According to the Decision of Constitutional Court Number 22-24/PUU-VI/2008, since 2009, general election in Indonesia has applied the proportional system in which the elected candidates of DPRD are determined based on a majority of votes. The issuance of the decision made by Constitutional Court is part of an effort to give societies rights to openly determine their representative. Keywords: open proportional system, recruitment, DPRD, DPD PAN