PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA ATAS JAMINAN SOSIAL PASCA PERALIHAN KEWENANGAN KONSORSIUMASURANSI MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - Novridha Shelly N.A (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Novridha S.N.A., Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM., Shanti Riskawati SH., MH. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Shelly16nvrdh@gmail.com  ABSTRAKPenulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia pasca peralihan kewenangan konsorsium asuransi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dengan berlakunya BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi TKI yang memberikan jenis jaminan yaitu JKK dan JKM yang bersifat wajib dan JHT yang bersifat sukarela. Pengaturan program risiko yang berbeda antara konsorsium asuransi dengan BPJS sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan manakala suatu risiko yang tidak terdapat dalam manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menimpa TKI. Sehingga bentuk perlindungan bagi TKI atas jaminan sosial tersebut adalah dengan dipastikannya Kordinasi Manfaat. Kata Kunci: PerlindunganHukum, JaminanSosial, TenagaKerja Indonesia. ABSTRACT This thesis is aimed to study legal protection provided for Indonesian workers after transfer of authority of insurance consortium into social security agency. This research employed normative juridical method with statute approach. With the effectuation of social security agency (BPJS) as an organisation responsible for the execution of social security program for Indonesian workers working overseas (TKI), BPJS also covers other types of services such as Insurance for Work Accident (JKK) and Death Security (JKM) which are compulsory and Old-age Benefits which is elective. There is the difference in terms of the risk program provided by the insurance consortium and BPJS, leading to ambiguity when the risks not covered in JKK and JKM hit the workers. It is concluded that the legal protection that can be provided for TKI regarding social security should involve the certainty in the coordination of benefits. Keywords: legal protection, social security, Indonesian workers (TKI).