ANALISIS KEDUDUKAN PEKERJA DAN PEMEGANG POLIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI - Wahyu Andi Asmara (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Wahyu andi asmara, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M., Ranitya Ganindha, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: andiasmara60@gmail.com WAHYU ANDI ASMARA, Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018, Analisis kedudukan pekerja dan pemegang polis dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, Siti hamidah dan Ranitya ganindha. Artikel ini menganalisis mengenai kedudukan siapakah yang lebih utama dalam pemenuhan harta pailit ketika perusahaan asuransi pailit, pegawai asuransi ataukah pemegang polis dengan menggunakan dasar teori keadilan, analisis ini dilator belakangi dengan adanya benturan peraturan perundang-undangan, antara undang-undang persuransian dan undang-undang ketenaga kerjaan. Analisis ini menggunakan metode pendekatan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah bahwa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya. Upah pekerja dapat mendahului kreditur separatis dan pemegang polis, putusan Mahkamah konstitusi ini memberikan efek positif terhadap upah pegawai dengan memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Dampak positif dari putusan MK, putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mempermudah kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator tidak perlu berdebat lagi dengan pekerja, kreditur separatis maupun petugas pajak, dan yang utama adalah pemegang polis. Ringkasnya, putusan MK tidak menimbulkan masalah bagi kurator maupun debitor pailit. Debitor pailit dan kurator pihak yang patut gembira menyambut putusan MK tersebut. Ketika kurator membayar uang pesangon dan upah pekerja lebih dahulu dari kreditur lainnya, bagi debitor hal itu tidak masalah. Sebaliknya, bagi kreditur separatis tentu saja putusan MK itu bisa dinilai tidak menguntungkan. Setelah kedudukan dari pekerja asuransi dalam konteks kepailitan telah jelas dan didukung dengan berbagai teori yang terutama teori keadilan, maka untuk dapat mewujudkan pemenuhan yang utama terhadap upah pegawai adalah dengan cara pencocokan hutang ketika kurator akan mengklasifikasikan jenis tagihan dari berbagai kreditur, disitu para serikat pekerja dapat menjadikan putusan MK sebagai dasar yang kuat untuk menuntut hak mereka. Kata Kunci: Analisis, kedudukan, pekerja, pemegang polis, perusahaan asuransi, kepailitan POSITION ANALYSIS OF LABOR AND POLICY HOLDERS IN THE EVENT OF BANKRUPTCY OF INSURANCE COMPANY Wahyu andi asmara, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M., Ranitya Ganindha, S.H.,M.H Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: andiasmara60@gmail.com ABSTRACT This article aims to analyse which to prioritise first, regarding whether this is the bankrupt insurance company, the company workers, or the policyholders according to the theory of justice. This analysis arises due to the clash of Law on insurance and Law on Workforce. The method employed for the analysis was statute approach, and the result of the research is that the Decision by Constitutional Court Number 67/PUUXI/2013 deals with the different position between wage and other rights. The wage is a priority over a separatist creditor and a policyholder. The Decision of Constitutional Court positively affects the wage in which the wage payment is considered the priority over all bills. Moreover, the Decision of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013 gives access to curators to easier tasks. In this case, curators no longer need to be in argument with the insurance workers, separatist creditors, or a tax officer, and, most importantly, the policyholder. In other words, the Decision made by the Constitutional Court is not troublesome for both the curators and bankrupt debtors. Therefore, it is considered normal for debtors when wages and lump sum are paid to the workers before to other lenders. Regarding bankrupt insurance company, when the priority is accordingly distributed based on the theory of justice of distribution, amount of loan needs to be matched to fulfill the wages of the workers. Calling for rights during the meeting where the loan is matched can refer to the Decision of Constitutional Court. Keywords: analysis, position, worker, policyholder, insurance company, bankruptcy.