PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ELECTRONIC MONEY UNREGISTERED DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN KARTU - Dinne Diaren Dizan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Dinne Diaren Dizan, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M, Ranitya Ganindha, S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : dinnediaren@yahoo.comÂ ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen uang elektronik/ electronic money (e-money) dengan jenis tidak teregistrasi/unregistered apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen uang elektronik unregistered dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan kartu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Jenis bahan hukum terdapat Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang dianalisis dengan menelaah pada isu hukum yang terjadi dengan konflik norma pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan uang elektronik dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan kartu. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa berupa pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, Otoritas Jasa Keuangan berupa pengawasan atas keaptuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen dan Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen oleh penyelenggara. Perlindungan hukum represif ditempuh konsumen melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.Kata Kunci: uang elektronik, klausula baku, perlindungan hukumÂ ABSTRACTThis research is aimed to analyse the form of legal protection for the users of unregistered electronic money (e-money) in case of broken or missing card according to Law number 8 of 1999 on Consumer Protection, Regulation of Bank Indonesia Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection of Payment System Services, Regulation of Bank Indonesia Number 18/40/PBI/2016 on Concerning of Implementation of Payment Transaction, Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of Financial Services Sector, Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2014 on Alternative Dispute Settlement Institution of Financial Services Sector, Regulation of Bank Indonesia Number 11/12/PBI/2009 on Electronic Money and Regulation of Bank Indonesia number 16/8/PBI/2014 Amendment to Regulation of Bank Indonesia number 11/12/PBI/2009 on Electronic Money. The main issue in this research was the form of legal protection for the users of unregistered e-money when their card is broken or missing. This is a legal research with statute approach which was done by examining law and regulation related to the legal issue observed. The legal materials used involved primary, secondary, and tertiary materials which were analyzed by having a closer look into the legal issue related to the conflict of the norm in the inclusion of the permanent clause in the terms and conditions applied regarding the broken and missing card of electronic money. From the research result, it is suggested that the form of preventive legal protection that can be provided for Dispute Settlement Agency in the form of control on the registration of permanent clause, for Financial Services Authority in the form of control on law-abiding behaviour of individuals involved in financial service enterprise toward the implementation of provision of consumer protection and for Bank Indonesia in the form of control on the implementation of the provision of consumer protection. Repressive legal protection was obtained by consumers through dispute settlement either in the court or outside the court.Keywords: electronic money, permanent clause, legal protection