AKIBAT HUKUM PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KUASA MEMBAYAR ANGSURAN DAN MENGAMBIL SERTIPIKAT DALAM PENGOPERAN FASILITAS KREDIT DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH - Riskha Indah Respati (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Riskha I. R., Amelia Sri K., SH., M.Kn., Shanti Riskawati, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : riskhaindah.respati@gmail.com  ABSTRAK Pertumbuhan penduduk di Indonesia berjalan seiring dengan laju perkembangan pemukiman dan perumahan. Pada pengoperan kredit dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Bank, maka debitur baru tidak mempunyai kewenagan dengan Bank, karena masih atas nama debitur lama. Mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atau kewenangan terhadap  pihak debitur baru penerima hak pengalihan atas obyek KPR. Pada akta ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang menjadi satu dalam sebuah akta dan status kreditnya masih atas nama debitur lama. Penelitian ini dilakukan dengan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat yang masih dalam jaminan merupakan akta otentik mengandung enam perbuatan hukum. Perbuatan dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian mengakibatkan perbuatan tersebut batal demi hukum. Peralihan Hak Atas Tanah yang masih dalam jaminan KPR dengan cara membuat Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat serta Kuasa Menjual adalah sah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata bahwa isi dari akta tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Kata Kunci: Akta otentik, jaminan kredit, pengoperan fasilitas kredit ABSTRACT Population growth in Indonesia goes hand in hand with the pace of housing and housing developments. In the case of credit transfers done without the knowledge of the Bank, the new debtor has no authority with the Bank, because the Bank still considers on behalf of the old debtor. This resulted in the absence of legal certainty or authority over the new debtor party who received the right of transfer of the KPR object. In this deed there are several legal acts which become one in a deed and the credit status is still on behalf of the old debtor. This research is done by Normative method with statute approach (Statute Approach). In this writing, it can be concluded that the legal consequences of the signing of the Deed of Power of Attorney of Paying Installment and Taking Certificate which is an authentic deed contains six legal acts, namely the transfer of the position of the debtor, the sale of land rights, there is the power to pay the installment, and the power of taking the certificate, the absolute power , the power of selling. The act in the deed does not meet the objective requirements of the agreement resulting in the act null and void. The Transfer of Land Rights which is still under collateral for Housing Loan (KPR) by making the Deed of Loan Agreement to Pay Installment and Take Certificate and Selling Authority is valid. This is because based on Article 1338 paragraph (1) and (2) of the Civil Code that the contents of the deed is a law for both parties and can not be withdrawn except on the basis of the agreement of both parties concerned.Keywords: Authentic Deed, Credit Guarantee, Operation of Credit Facility