UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI - Yeni Wulan Dari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Yeni Wulan Dari, Dr. Ismail Navianto, S.H., M. H, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M. H Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: Yeniw73@gmail.comÂ ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum dimana setiap tindakan dan perilaku masyarakatnya diatur oleh norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Adanya aturan hukum yang ada pada saat ini diharapkan akan tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat. Korupsi diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini dikarenakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaâ€ atau yang sering disingkat (KUHP) tidak mengatur ketentuan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Perubahan AtasUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanaâ€ Korupsi. Pada Penelitian ini penulis akan menganalisis Hadirnya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menimbulkan suatu kekaburan hukum, kekaburan hukum ini disebabkan oleh adanya akibat hukum yang harus dibuktikan dahulu pembuktian dari unsur kerugian keuangan negara Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dan juga dalam upaya untuk membuktikan norma hukum dalam Pasal tersebut.Kata Kunci: Unsur Kerugian Keuangan Negara, Dalam Pasal 3, UU TipikorÂ ABSTRACTSince Indonesia is the state of law, every conduct performed in societies is regulated in the law that applies. The existing regulation is expected to lay the ground work for justice for all societies. The corruption case is regulated in a Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001, an Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on Corruption Eradication since the Criminal Code itself does not have any provision over corruption. This research discusses the Decision of Supreme Court Number 25/PUU-XIV/2016 which holds the ambiguity of law in which legal consequences need to be proven based on the elements of state financial loss as in Article 3 of Law regulating criminal corruption. Moreover, there should be effort to prove the norms provided in the Article.Keywords: elements of state financial loss, in Article 3 of Law on Criminal Law