PENERAPAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH MENGENAI PAJAK HOTEL TERKAIT DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas pendapatan Kabupaten Banyuwangi) - Renaldi Hutama Putra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Renaldi Hutama Putra, Prof Sudarsono SH.MS, Agus Yulianto SH,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya aldytamash@gmail.com Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Mengenai Hotel. Dalam pasal tersebut mengatur tentang tarif dari pajak hotel yaitu sebesar 10%. Peraturan ini dibuat untuk mengatur pajak perhotelan dalam melakukan pembayaran pajaknya tidak melanggar tujuan dari pancasila dan UUD RI 1945 serta tidak merugikan masyarakat. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai penerapan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Mengenai Hotel. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Mengenai Hotel tidak berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya kerja sama antara Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan Kantor Layanan Pajak, Kurangnya SDM untuk melakukan pencatatan serta pengawasan dan penarikan pajak hotel, kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat masih berpikir untuk memperoleh keuntungan sendiri, kurangnya dana anggaran dari pemerintah untuk menambahkan SDM dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Pajak Hotel, Pelaksanaan HukumÂ ABSTRACT This research aims to find out how the application of Article 7 of Local Regulation of Banyuwangi Regency Number 2 Year 2011 cornering Regional Tax related Hotels. In that article set out about the rate of hotel tax which is about 10%. This regulation has been issued to regulate about the hotel tax in the payment of the tax which should not violate the purpose of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as does not harm the society. The type of this research is empirical legal research using a sociological juridical approach which is conducted through direct research to obtain data on the implementation of article 7 of Regional Regulation of Banyuwangi Regency Number 2 Year 2011 on Regional Tax Related to Hotel. In this research, it can be understood that the implementation of Article 7 of Regional Regulation of Banyuwangi Regency Number 2 Year 2011 on Regional Tax related to Hotels is not implemented well because it is hampered by several factors such as lack of cooperation between Revenue Agency Of Banyuwangi Regency and Tax Service Office, lack of human resources to do recording as well as the supervision and tax collection of hotels, socio-political and economic conditions of society still think to gain their own profit, lack of budgetary funds from the government to add human serourcer from the Revenue Service of Banyuwangi Regency. Keyword: Revenue Service of Banyuwangi Regency, hotel tax, legal implementation Â