UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR BERDASARKAN PASAL (3) AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI OBJEK WISATA - Rico Dionisius Sinaga (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Rico Dionisius SinagaFakultas Hukum Universitas Brawijaya dionisiussinaga1@gmail.com   Abstrak Kewenangan  otonomi  yang  seluas-luasnya  mengandung pengertian  bahwa pemerintah pusat  memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini memberikan akses kepada daerah untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, kewenangan dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup, tumbuh, berkembang, sesuai dengan  potensi dan kekhasan daerah, termasuk di bidang pariwisata. Negara kita mempunyai kekayaan dan keindahan alam yang beragam, sehingga masing-masing daerah  mempunyai potensi dan karakteristik yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Sesuai dengan amanat  UU  RI Nomor  36 Tahun 2003  tentang  pembentukan Kabupaten Samosir, Kabupaten  Samosir  merupakan  salah  satu  daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Tobasa pada tanggal 18 Desember 2003. Jenis  Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dalam hal ini mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara turun lapangan ke lokasi penelitan. Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka penelitian empiris  yang dimaksudkan oleh penulis adalah  penelitian  terhadap  pelaksanaan aturan perundang-undangan. Kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Samosir, pelaku Pariwisata di objek wisata dan masyarakat/wisatawan pengunjung objek wisata. Hasil yang diperoleh adalah program pengembangan destinasi pariwisata melaksanakan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang meliputi 14 sarana dan prasarana dan tercapai, kegiatannya adalah pengembangan objek pariwisata unggulan dan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pada tahun 2014, kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan objek pariwisata unggulan telah tercapai, kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata telah tercapai, dan kegiatan Penyusunan Dokumen UKL/UPL Etalase Geopark Toba belum terealisasi. Faktor penghambat dalam upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir adalah permasalahan kepemilikan lahan pada objek wisata sehingga Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengembangan terhadap objek wisata. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan, pada hal ini masyarakat masih kurang kesadarannya bahwa pariwisata dapat menjadi sumber perekonomian dan jaringan jalan dan infratruktur lingkar Samosir dan objek wisata yang mengalami kerusakan. Kata Kunci: Pariwisata, Kabupaten Samosir, Pengembangan, Retribusi Objek Wisata AbstractUnlimited autonomy authority can be defined in the way that the central government gives authority to regions to take care of and manage all the local governance as stipulated in Legislation. This authority opens an access for local governments to manage the governance according to the tasks, authority, and obligation which are potential to grow and to be developed based on varied characteristics. This leads a region to be unique. As stated in Law of Republic of Indonesia Number 36 of 2003 on the formation of the Regency of Samosir, the Regency of Samosir is the region extending from the Regency of Tobasa on December 18, 2003. This research used an empirical method to study a legal issue, in which the observation was done directly in the field. Contextually, the empirical research method is focused on observing the implementation of Legislation, Head of Tourism Department of Culture and Tourism Agency, actors at tourist attractions, and communities/tourists. The research result reveals that the development of tourism involves the development of facilities and infrastructures in 14 tourist objects. In 2014, the development of primary tourist attractions, facilities and infrastructure, and the management of documents of UKL/UPL Geopark Toba Counter was all achieved and realized. However, one of the impeding factors to this development by the Tourism Department of the Regency of Samosir was related to the land ownership around which tourist attractions were located, impeding the development. Another factor is lack of awareness of the local communities regarding the fact that tourism could help the economy of the local, and there are still damaged roads or access to the tourist attractions. Keywords: tourism, the regency of Samosir, development, levy, tourist attractions.