TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN PADA PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 72 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015) - Bregas Eka Adhinata Yuswanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Bregas Eka Adhinata Yuswanto, Dr. Budi Santoso S.H., LL.M., Shanti Riskawati S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bregasadhinata@gmail.com   ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi kewenangan pengadilan dalam pemberian putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (case approach) dan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengkoleksian dan perorganisasian bahan-bahan hukum kedalam suatu informasi. Teknik analisis bahan hukum menggunakan cara interpretasi secara sistematis yang mengubungkan peraturan perundang-undangan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau  keseluruhan sistem hukum, dalam hal ini pasal 72 ayat 4 Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015 tidak sesuai dengan pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena telah terjadi penyalahgunaan wewenang peradilan yakni Pengadilan Tinggi Jakarta yang seharusnya tidak berwenang dalam pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Kata Kunci: Arbitrase, Kewenangan Pengadilan, Pembatalan Putusan Arbitrase. ABSTRACT This research The purpose of this research is to analyze the function of the court's authority in granting a decision on the request for the cancellation of the Arbitral Award in accordance with the Arbitration and Alternative Dispute Settlement of Law. The type of research used in this research is normative juridical with case approach and case study. Techniques of collecting legal materials begins with inventory activities, by collecting and organizing legal materials into an information. The technique of analysis of legal materials uses a systematic interpretation method that links the legislation with the rule of law or other laws or the whole legal system, in this case article 72 paragraph 4 of the Law about Arbitration and Alternative Dispute Settlement with Decision of the High Court of JAKARTA Number 202 / PDT / 2015 / PT.DKI Year 2015. The results showed that the High Court Decision of JAKARTA Number 202 / PDT / 2015 / PT.DKI Year 2015 does not conform with article 72 paragraph 4 of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement of Law, there is a misuse of the judicial authority of the Jakarta High Court which should not be authorized in the cancellation of the Arbitral Award. The cancellation of the Arbitral Award can only be filed an appeal to the Supreme Court which decides in the first and final level. Keywords: Arbitration, Authority of the Court, Cancellation of the Arbitral Award.