Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) - Anis Izdiha (Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2017)
Babak baru bagi representasi perempuan dalam politik di Indonesia diakui negara melalui Undang-Undang Nomor  UU No 8 tahun 2012 tentang Partai Politik yang juga mensyaratkan keterwakilan perempuan 30 % dalam sistem kepartaian. Atas nama keadilan dan meneguhkan identitas perempuan, negara turut campur dalam pemberian hak khusus bagi perempuan untuk berkecimpung di dunia politik atau yang disebut sebagai kebijakan afirmasi. Kajian ini didasari oleh kepentingan untuk melihat kebijakan ini mampu direspon oleh kaum perempuan dalam konteks budaya politik yang dominan dengan mengambil studi kasus representasi suara perempuan dalam Pemilu Legislatif di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi dilakukan melalui pendekatan etnografi terhadap 3 calon anggota legislatif, 2 anggota legislatif perempuan, dan 2 tokoh gerakan politik perempuan DIY sejak Maret 2014 hingga Februari 2015. Perspektif perilaku politik dan gender dikembangkan dalam tulisan ini sebagai alat analisis. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa perempuan telah berusaha menampakkan wajah baru dalam mencapai tujuan politik mereka. Strategi kolektif kolegial menjadi kekuatan yang dibangun perempuan untuk bergerak atas dasar kesamaan isu kesetaraan gender. Meski demikian, kebijakan ini tak lantas menghilangkan pasung sosial dikarenakan konsruksi patriakhis dan agama dimana perempuan tetap mengalami keterbatasan ruang politik (tidak bebas).