HEGEMONI PUNGUTAN PENDIDIKAN PADA WALI MURID - 105120107111019, DHIAN PRASETYO (Jurnal Mahasiswa Sosiologi, 2015)
Penelitian ini mengkaji tentang hegemoni pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik  purposive, yaitu menentukan informan dengan kategori yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan teknik penjodohan pola, dengan membuat perbandingan proposisi alternatif  peneliti dengan bukti-bukti ilmiah maupun dari segi teoritis. Dalam kerangka teori, peneliti menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai alat analisis pungutan pendidikan pada wali murid di SMPN 99 Shinobi Konoha. Hegemoni menerut Gramsci ialah hubungan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran kaum intelektual (komite sekolah) dalam keberhasilan proses hegemoni pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam proses pembuatan kebijakan pungutan pendidikan kepala sekolah menekankan, bahwa pungutan pendidikan akan digunakan untuk kebutuhan murid. Pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah bukan tanpa perlawanan dari wali murid. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan aktor wali murid yang menggunakan hegemoni baru (kontra hegemoni) untuk melawan kebijakan kepala sekolah. Kontra hegemoni yang dilakukan oleh aktor wali murid yaitu merubah cara beripikir wali murid, bahwa dalam proses belajar-mengajar murid sudah ditanggung oleh negara. Sehingga tidak dibenarkan apabila wali murid membayar pungutan yang dibebankan oleh sekolah. Selanjutnya, dalam penelitian ini menemukan tingkatan hegemoni minimum, yaitu  pelaku hegemonik (kepala sekolah) bersandar pada kesatuan ideologis dengan komite sekolah.   Kata Kunci: Pungutan Pendidikan, Hegemoni, Ideologi, Kaum Intelektual, Kontra Hegemon