PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT ARAFURA - Ralph Thomas Mahulette; Andrias Samu Samu (Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 2014)
Perairan Arafura yang berada di bagian Tenggara Maluku memiliki sumber daya perikanan laut demersal maupun udang dan jika dikelola dengan baik, mampu mendatangkan pendapatan bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat pesisir. Pengelolan sumber daya udang dan ikan demersal sudah berlansung cukup lama di perairan Arafura dan status pemanfaatannya sudah berada dalam tahapan yang lebih tangkap (over-exploited). Kondisi yang demikian terjadi karena belum adanya pengelolaan yang tepat akibat kurangnya kualitas kebijakan dan informasi hasil penelitian untuk mendasari kebijakan tersebut. Makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji strategi penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan di lokal. Data sekunder dan observasi lapangan digunakan dalam kajian ini. Analisis data dilakukan secara diskriftif kualitatif. Hasil kajian mengindikasi bahwa dari sisi peraturan perundangan belum dijumpai adanya peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mampu merespon isu dan permasalahan lokal. Oleh sebab itu strategis penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan dirumuskan dalam kajian ini. Arafura waters are located in the Southeast Maluku sea, demersal fisheries resources as well as shrimp and if managed properly, able to bring in revenue for the central government, regional and coastal communities. Resource management of shrimp and demersal fish has been taking place for a long time in the waters of the Arafura and utilization status already in the stage of more catch (over-exploited). Such conditions occur due to lack of proper management due to lack of quality policies and information research results to the policy underlying. This paper is intended to examine the  institutional  strengthening  of  fisheries management  strategies  in  local.  Secondary  data  and field observations used in this study. Data analysis was done qualitatively  diskriftif.  results of the study  indicate  that  the  legislation  has  not  encountered  any  regulations  made by  the  local government that is able to respond to local issues and concerns. Therefore, institutional strengthening strategic management fisheries formulated in this study.