STATUS AKREDITASI, MASIH PERLUKAH ? - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1985)
Baru-baru ini agenda kegiatan pendidikan di kota Yogya ini tambah acara, para siswa dari salah satu SMA swasta mengadakan aksi 'unjuk perasaan' (ethical term dari istilah demonstrasi/protes yang dikatakan sebagai tidak mendidik).       Mereka kumpul-kumpul (eh, bukan kumpul kebo) dan ramai-ramai sambil membawa poster yang 'macam-macam', baik bentuk tulisan maupun isinya untuk menarik perhatian massa. Berhasillah mereka! Beberapa koran daerah dan pusat langsung memberitakan peristiwa ini lengkap dengan beberapa komentar dari pejabat yang berkepentingan.       Pasalnya?  Konon mereka kecewa karena sekolahnya mendapat 'status terdaftar' setelah diakreditasi oleh team dari Depdikbud tentunya.       Sekolah yang telah dibina selama hampir 40 tahun, lulusannya banyak yang diterima diperguruan tinggi negeri serta proses belajar mengajaryang berjalan dengan baik dan lancar (menurut mereka) tentu tidak sepantasnya mendapat 'status terdaftar' sebagai jenjang kualifikasi formal yang terendah dalam proses akreditasi. Inilah yang menyebabkan mereka tidak puas.       Peristiwa ini sebenarnya tidak saja cukup 'mengganjal' bagi jamhur-jamhur pendidikan dikota pelajar ini, melainkan bila kita jeli dapat dipandang sebagai adanya distegralitas (ketidak-terpaduan) konsep-konsep yang menjadi pola kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini Depdikbud.