GAIRAH BARU UJIAN CICILAN PTS - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1987)
Terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) Nomer:020/U/1986 tentang ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta disambut gembira oleh segenap civitas perguruan tinggi swasta, baik oleh para penyelenggara didik maupun oleh para peserta didiknya.       Inti dari SK Mendikbud tersebut adalah memberikan pedoman tentang pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta dengan sistem baru, yang kemudian lebih dikenal dengan "sistem ujian cicilan", untuk menggantikan sistem ujian yang lama. Dalam sistem ujian yang baru ini terdapat kemungkinan yang lebih terbuka bagi mahasiswa untuk memperpendek "waktu tempuh" untuk menyelesaikan program studinya.       Kemungkinan dapat diperpendeknya "waktu tempuh" ini disamping dapat ditelusuri dari sistem ujiannya juga adanya kewenangan menguji yang lebih mantap bagi dosen-dosen perguruan tinggi swasta (PTS) itu sendiri.       Bagi PTS-PTS di negara kita yang jumlahnya mencapai sekitar 550 lembaga (bandingkan dengan PTN yang jumlahnya "hanya" 44 lembaga) dan mampu menampung mahasiswa yang jumlahnya sekitar 650-ribu (bandingkan dengan PTN dan UT yang "hanya" mampu menampung sekitar 450-ribu mahasiswa), maka apabila SK Mendikbud tersebut nantinya benar-benar dapat direalisasikan akan menjadi semacam "tonggak sejarah ke-PTS-an" di Indonesia.