MASA DEPAN PENDIDIKAN NASIONAL - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 2000)
Jauh hari sebelum pemerintah  menyampaikan nota keuangan di hadapan para anggota DPR maka Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN)  telah mengadakan pengkajian yang menghantarkan pada suatu konklusi  mengenai pentingnya dana  untuk menjalankan roda-roda pendidikan nasional secara dinamis dan akseleratif. Oleh karena itu  dana yang dianggarkan kepada sektor pendidikan dalam konstruksi RAPBN harus proporsional.       Memang,  roda pendidikan nasional kita harus dapat dijalankan secara dinamis dan akseleratif dikarenakan kinerja pendidikan nasional kita memang tertinggal  kalau dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, dsb. Lebih daripada itu bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga pun kinerja pendidikan nasional Indonesia tidak menunjuk-kan angka yang lebih baik; katakanlah dibanding dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, dan sebagainya.       Pentingnya proporsionalisme  sistem pengalokasian dana pen-didikan dalam  konstruksi RAPBN tersebut segera disosialisasi pada pejabat atau instansi yang berkepentingan;  antara lain  pada menteri pendidikan nasional,  direktur-direktur jenderal di lingkungan departemen pendidikan, pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN), anggota DPR RI,  dan sebagainya.  Ini semua dilakukan oleh BPPN dalam rangka  meyakinkan  para pejabat tinggi dan pengambil kebi-jakan pendidikan nasional  bahwa  dana pendidikan memang teramat menentukan masa depan pendidikan nasional Indonesia.       Menjelang nota keuangan pemerintah RI "diumumkan" kepada publik pun  BPPN memberikan masukan langsung  kepada  Presiden Abdurrahman Wahid agar supaya dana pendidikan bisa ditingkatkan senilai 20 s/d 25 persen terhadap RAPBN,  ataukah 3 s/d 6 persen terhadap GNP negara kita.