APAKAH PENELITI PERLU IKUT "NAIK GAJI" - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1997)
Kalkulasi dan spekulasi akan terdapatnya kenaikan gaji  bagi para anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS),ABRI dan Pensiunan nampaknya akan segera terbukti.  Secara politis bisa dikatakan tak ada satu fraksi pun yang tidak setuju akan adanya usulan kenaikan gaji,  apalagi yang menentangnya. Bahkan ada fraksi yang telah mengusulkan kenaikan gaji dengan angka-angka yang "menawan".      Secara ekonomi-matematis kenaikan tersebut juga sangat dimung-kinkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan RAPBN baik secara total maupun secara parsial pada mata-mata anggaran yang berkaitan dengan gaji pegawai.  Seperti diketahui RAPBN 1997/1998 yang ber-nilai 101,09 trilyun rupiah mengalami kenaikan sebesar 11,5 persen dari APBN 1996/1997 yang bernilai 90,62 trilyun rupiah. Sementara itu secara parsial mata anggaran Belanja Pegawai Pusat pada RAPBN 1997/1998 yang bernilai 21,192 trilyun rupiah juga naik sebesar 15,9 persen dari APBN 1996/1997 yang bernilai 18,281 trilyun rupiah; di sisi yang lain mata anggaran Belanja Pegawai Daerah yang bernilai 10,968 trilyun rupiah juga naik sebesar 15,5 persen dari nilai semula,  9,496 trilyun rupiah.         Formulasi angka-angka itulah  yang menimbulkan  kalkulasi  dan spekulasi akan terjadinya kenaikan gaji.  Bahkan mulai April mendatang kenaikan gaji tersebut diperkirakan sudah dapat direalisasi untuk dinikmati para PNS, ABRI dan pensiunan pegawai pemerintah.       Di tengah-tengah kalkulasi dan spekulasi kenaikan gaji para PNS, ABRI dan pensiunan tersebut sekarang ini muncul pertanyaan kreatif yang beredar di kalangan masyarakat ilmiah; apakah para peneliti juga akan ikut "naik gaji"?  Pertanyaan kreatif ini muncul karena baru-baru ini telah beredar polemik opini mengenai perlunya kenaikan tunjangan jabatan bagi para peneliti di Indonesia yang konon masih sangat mem-prihatinkan adanya.