HAM, UUD 1945 DAN TAMANSISWA - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1994)
Baru-baru ini, tepatnya tanggal 29-30 Maret 1994, untuk yang kedelapan kalinya Tamansiswa menyelenggarakan Sarasehan Kebudayaan Tamansiswa Ke-8.  Sarasehan ini di-buka oleh Menhankam Edi Sudradjat dan dihadiri oleh para budayawan, seniman, pendidik, rektor,  kalangan politik, birokrat, konsultan, ilmuwan, dan sebagainya.  Nama-nama beken seperti  Karkono Kamajaya,  Eros Djarot, Christine Hakim, Bagong Kussudiardjo, Megawati, Nico Daryanto, Abu Hartono, Rustandi, Suprapto, Mathori Abdul Jalil, Aisyah Amini,Boerhanoeddin Lubis, Marsetio Danuseputro, Marzuki Darusman, R. Haryoseputra (Suara Karya),dsb, secara per-orangan berkumpul untuk mengadakan sharing opinion, know ledge and experience.           Di samping dapat berdiskusi secara "lepas" maka peserta seminar  dapat mendengarkan arahan langsung dari  Pak Edi Sudrajat selaku Menhankam serta berdialog dengan  nara sumber yang pakar pada bidangnya,antara lain dengan Pak Mochtar Kusuma-Atmadja mantan Menlu yang menjadi pe-ngamat politik,  A. Hamid Attamimi pakar hukum, T. Mulya Lubis Ketua Yayasan Pusat Studi HAM, dan sebagainya.          Pada sarasehan kebudayaan kali ini Tamansiswa se-ngaja mengambil tema yang cukup fundamental dan aktual, yaitu mengenai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, hukum serta konstitusi ditinjau dari  wawasan kebangsaan Indonesia. Tema ini sengaja dikembangkan  mengingat akhir-akhir ini banyak orang berbicara mengenai HAM,  bahkan seolah-olah ada yang menganggap HAM sebagai "barang" baru yang hidup di Indonesia. Sedangkan pembicaraan HAM amat berkait de-ngan masalah demokrasi, hukum dan konstitusi.