TENAGA KEPENDIDIKAN MENGHADAPI GLOBALISASI (1) - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1996)
Masalah tenaga kependidikan sudah sangat sering disinggung dan diperbincangkan masyarakat; bahkan dalam Konvensi Nasional Pendi-dikan Indonesia (Konaspi) Ketiga yang berlangsung di Ujung Pandang tanggal 4 s/d 7 Maret 1996 baru-baru ini maka tenaga kependidikan kembali menjadi sorotan para pakar dan praktisi pendidikan, beserta seluruh peserta forum tersebut.      Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka sesungguhnya terminologi tenaga kependidikan mengandung pengertian yang amat luas. Dalam undang-undang pendidikan ini terdapat 6 pasal yang terdiri dari 13 ayat dan 10 butir yang secara khusus memuat dan sekaligus mengatur perihal tenaga kependidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita.      Pasal 27 secara eksplisit menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan (ayat 1).  Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi tenaga pendidikan, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, laboran, dan pustakawan, serta teknisi sumber belajar (ayat 2).  Sementara itu masih dalam pasal yang sama disebutkan pula bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar; yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen (ayat 3).       Untuk selanjutnya  dalam tulisan ini pembicaraan  tentang tenaga kependidikan difokuskan pada para guru di lingkup pendidikan dasar dan menengah, khususnya guru SD, SLTP, SMU dan SMK. Kiranya sudah sepantasnya para guru mendapat perhatian kita bersama karena sebenarnya kemajuan bangsa ini banyak bergantung pada guru kita.