MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR - Denny Hernawan; Ginung Pratidina (Jurnal Sosial Humaniora, 2015)
Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu implementors (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penilaian rataan terbobot untuk variabel implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn sebesar 3,37 (dalam skala 5) dan termasuk kategori “cukup baik”. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan baik, maka implementasi kebijakan ke depan harus fokus pada upaya perbaikan yaitu peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas), ketersediaan dan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dari dan menuju destinasi wisata, serta perumusan mekanisme kooordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku dari pihak-pihak terkait dalam pembangunan bidang kepariwisataan.