MODEL PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR - irma purnamasari; Euis Salbiah (Jurnal Sosial Humaniora, 2015)
Saat ini terdapat kecenderungan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di hampir semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tingkat kinerja yang rendah. Seperti yang dijelaskan dalam  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Analisis data menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman (1992) agar lebih bermakna dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil penelitian kinerja sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor berkriteria penilaian sedang, hal ini dilihat berdasarkan: (a) kondisi eksisting kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan kota bogor, dengan indikator hasil penilaian dp3, kehadiran apel pagi dan kehadiran kerja, penyelesaian pekerjaan serta profesionalisme pegawai; (b) masih terdapat ketidaksesuaian tugas PNS dengan kompetensi yang dimiliki; (c) program diklat dinilai belum efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai, hal ini dapat dilihat dari program diklat yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan pegawai di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).