SOSIALISASI HAK-HAK ANAK TERHADAP â€œABHâ€ DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I TANGERANG - Margaret, Monica (IKRA-ITH ABDIMAS, 2020)
Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, merupakan implementasiUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang melahirkanparadigma baru penanganan anak yang berhadap dengan hukum. LPKA sebagai bentukperwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia,bahwa dengan konteks tersebut kita sebagai pihak yang concern terhadap penanganan ABH jugaperlu mengubah paradigma dan cara pandang dalam membantu para warga binaan pemasyarakatananak untuk keluar dari permasalahan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012menginginkan agar anak yang berkonflik dengan hukum, terlindungi harkat dan martabat sebagaimanusia seutuhnya. Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistemmenjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sesuai dengan undang-undang tersebut. Anak yangsedang menjalani masa pidana berhak atas: Remisi atau pengurangan masa pidana, Asimilasi, Cutimengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, Cuti bersyarat dan Hak-haklain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, para pembentuk undang-undangperlu merumuskan suatu peraturan tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kewajibanpemenuhan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan KhususAnak yang disertai dengan tata cara pemenuhan serta sanksi apabila hak-hak tersebut tidakdipenuhi baik oleh Kepala LPKA maupun oleh petugas LPKA.