ANALISA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN - Sugiyah Sugiyah (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 2019)
Sebagai sektor yang cukup besar dalam memberikan kontribusi pendapatan di Indonesia maka pemerintah berupaya agar masyarakat sebagai Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan, mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai sarana dalam memulai proses awal administrasi perpajakan. Sebagai otoritas pajak, pengahapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak berbanding lurus dengan berkurangnya penerimaan Negara. Salah satu hak Wajib Pajak adalah mengajukan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data sebagai objek penulisan yaitu dengan metode deskriptif,dan kualitati. Prosedur penghapusan NPWP telah melalui suatu mekanisme yang mudah dan dilakukan dengan online dengan alamat http/www.pajak.go.id, melalui aplikasi e-registration sehingga memudahkan bagi pemohon. Alasan penghapusan terbanyak NPWP dikarenakan Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.