KLAUSULA PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA - Pahlefi, Pahlefi; Raffles, Raffles; Manik, Herlina (Gorontalo Law Review, 2019)
Salah satu prinsip hukum perjanjian di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, adalah larangan pembatalan sepihak atas perjanjian timbal balik, di mana setiap pembatalan isi perjanjian harus dilakukan di hadapan hakim. Di sisi lain, KUHPerdata juga mengakui keberadaan prinsip kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Keberadaan dua prinsip hukum di tingkat implementasi perjanjian menerima interpretasi yang berbeda dari masing-masing pihak, yang menciptakan kecenderungan untuk terjadi tuntutan hukum kepada mereka yang merasa dirugikan. Keberadaan dua putusan Mahkamah Agung yang memberikan interpretasi berbeda tentang prinsip kebebasan kontrak menunjukkan ambiguitas pemahaman prinsip kebebasan kontrak dalam relevansinya dengan larangan pembatalan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah hukum terhadap interpretasi standar prinsip kebebasan kontrak sehingga prinsip pelarangan pembatalan masih berlaku. Sebagai studi doktrinal atau normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan statuta, konseptual, dan kasus berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki "incrach" (memiliki kekuatan hukum tetap), dan analisis dilakukan secara deskriptif untuk membentuk jawaban dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pembatalan unilateral Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata telah jelas dan eksplisit dan tidak memerlukan interpretasi. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah pemahaman yang jelas dan jelas tentang konsep prinsip kebebasan kontrak dalam bentuk norma hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian. One of the principles of treaty law in Indonesia, which is regulated in articles 1266 and 1267 of Civil Code, is the prohibition on unilateral cancellation of agreements that are reciprocal, where any cancellation of the contents of the agreement must be carried out before a judge (in court). But on the other hand, the Civil Code also recognizes the existence of the principle of freedom in contracting with an agreement. The existence of the two legal principles above at the level of the implementation of the agreement receives a different interpretation from each contractor, which creates a tendency for lawsuits to occur to those who feel disadvantaged. The existence of two Supreme Court decisions that provide different interpretations of the principle of freedom of contract shows the ambiguity of understanding of the principle of freedom of contract in its relevance to the unilateral cancellation ban. This study aims to answer legal issues against standard interpretation of the principle of freedom of contract so that the principle of prohibiting cancellations is still valid. The results of the study had shown that the unilateral cancellation of articles 1266 and 1267 of the Civil Code has been clear and explicit and does not require any interpretation. Thus, what is needed is a clear and obviously understanding of the concept of the principle of freedom of contract in the form of legal norms, so that it is expected to provide legal certainty to the parties bound to an agreement.