ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH - Datau, Rahmat; Hairan, Hairan (Gorontalo Law Review, 2019)
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pajang pantai sekitar 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Daerah sebagai wilayah yang berdasarkan Undang-undang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memberikan kepada daerah untuk dapat melakukan pengelolaan wilayah pesisir karena potensi yang sangat besar. Selain potensi sumber daya alam juga potensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan berperan sebagai subyek bukan sebagai obyek. Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan potensi konflik dan hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat pesisir tersbeut sebagai bentuk akomodasi dari respon sosial masyarakat atas peraturan daerah yang dibuat. Indonesia as an archipelagic country which has coastline about 81,000 km and has enormous potential to be developed and empowered.Locality as regions based on the Law have the authority to manage resources in their respective regions. In accordance with mandate of Law Number 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, giving regions to be able to carry out management of coastal areas because of its enormous potential. In addition to the natural resources potential, there is also the human resources potential  that directly involved in the coastal areas management and acting as subjects not as objects. Local governments also need to pay attention to the conflict potential and customary law that prevails in these coastal communities as accommodation from the community social response to the made local regulations.