POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS: DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI DALAM MENETAPKAN CALONG ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI TAHUN 2014-2019) - Ilham Anshari; Dina Fadiyah (JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2019)
Tulisan ini akan membahas tentang Pola Rekrutmen Partai Politik dengan mengambil Studi Kasus, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Tahun 2014-2019.  Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pola rekrutmen salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi, dalam mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif tahun 2014. (2) Untuk mengetahui ranah secret garden yang selama ini masih menjadi rahasia publik, dan hanya menjadi konsumsi pribadi segelintir elit di dalam tubuh partai politik. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pola rekrutmen yang digunakan PAN dalam pileg 2014, terhadap kelembagaan PAN di kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan Teori rekrutmen politik dan Teori pola rekrutmen politik. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan format penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi.Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan pola rekrutmen yang digunakan oleh PAN dengan partai politik lain, yang masih sangat bergantung kepada keputusan pimpinan pusat. Dalam proses penetapan calon, DPP hanya sebagai dewan pertimbangan sementara itu yang memiliki peranan besar adalah pimpinan partai di tingkat daerah, seperti DPW, DPD, DPC dan ranting. PAN memiliki dua cara dalam memilih calon kader yang akan maju dalam proses pemilihan, yaitu memilih calon yang sudah dikenal oleh masyarakat dan putra daerah. Daerah dipilih untuk menjadi pusat dalam pemilihan kandidat, karena pimpinan pusat merasa perlu untuk melibatkan pimpinan partai di daerah sebagai tingkatan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah.