EKSISTENSI DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA - Abdussalam Hizbullah (Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, 2019)
Indonesia telah menjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan sangat baik. Kendati demikian, pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu bagian dari perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara utuh dengan adanya dispensasi perkawinan usia anak. Padahal, setelah dilakukan penelitian oleh berbagai kalangan tentang pelaksanaan dispensasi perkawinan, ditemukan banyak sekali dampak buruk dari pelaksanaannya. Hal tersebut tentu saja mendukung pencegahan perkawinan di usia anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, perlulah dilakukan pengkajian untuk mengetahui apakah pelaksanaan dispensasi perkawinan dapat mendegradasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif desrkriptif dan yudikatif dengan kajian pustaka. Data-data dalam penilitan ini diperoleh dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta literatur lain yang membahas mengenai perlindungan anak dan dispensasi perkawinan. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Setelah menganalisisi data-data yang telah diperoleh, didapatilah sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan tidak dapat mendegradasikan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Dengan kata lain, perlindungan anak di Indonesia sudah seyogyanya lebih diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memperoleh hak-haknya secara utuh. Sedangkan aturan mengenai pelaksanaan dispensasi perkawinan harus dikaji lebih lanjut mengenai eksistensinya terhadap perlindungan anak di Indonesia, agar pelaksanaannya tidak berbenturan dengan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Dispensasi Perkawinan.