PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA - Mustika Retno Andrita; Nur Fitriyah; Dan Buntu Paranoan (Jurnal Administrative Reform, 2017)
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas sumberdaya aparatur terhadap kualitas pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas sumberdaya aparatur pada BPPTSP Kota Samarinda, dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian verivikatif (kausalitas). Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, penyebaran kuesioner, serta dokumentasi. Analisis data mempergunakan uji regresi secara komputerisasi melalui program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 20. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Ada pengaruh yang cukup kuat antara kualitas sumberdaya aparatur terhadap kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. Artinya, apabila kualitas sumberdaya aparatur ditingkatkan, maka akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda, 2) Kualitas sumberdaya aparatur BPPTSP Kota Samarinda dominan mengandung mutu potensi kelompok kerja yang terbangun atas daya kreativitas dan kekuatan jalinan kerjasama, namun juga mengandung mutu proses kerja yang dilandasi dari komitmen organisasional yang tinggi serta menghasilkan mutu kinerja yang dibangun atas keyakinan bahwa sumberdaya aparatur merupakan aspek penting bagi pencapaian tujuan organisasi BPPTSP Kota Samarinda, 3) Kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda belum mencapai kesederhanaan prosedur, kejelasan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan yang baik. Tetapi baru mencapai kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup baik dan dianggap mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan bagi masyarakat.