KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PENTERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA). - Amni Agus Putra (Jurnal Administrative Reform, 2017)
Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Good Governance sebagai suatu konsep pada saat ini sedang menjadi acuan dalam rangka pembaharuan dan penyempurnaan birokrasi sesuai dengan apa yang menjadi  tuntutan reformasi. Sebagaimana diketahui bahwa good governance itu merupakan suatu kondisi yang dapat menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh ketiga unsur yaitu state (pemerintah), society (masyarakat) dan private sektor (sektor swasta).