OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH - Herri Junius Nge (Jurnal Academia Praja, 2018)
Penelitian ini ingin menganalisis oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017. Teori yang digunakan adalah konsep oligarki yang dikemukakan oleh Jefrry A Winters. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif degan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus munculnya oligarki partai dalam penentuan calon Kepala Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 disebabkan oleh 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar dan mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon yang kepala daerah; 2) Jabatan resmi dalam organisasi; DPP memiliki legitimasi yang kuat dari aturan perundangan sehingga memiliki kewenangan mengatur; 3) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai memiliki kekuasaan memaksa DPD dan DPC untuk melaksanakan keputusan dan memberikan sanksi kepada struktur partai ditingkat bawah yang tidak patuh pada keputusan partai; 4) Kekuasaan mobilisasi; DPP memiliki kemampuan mobilisasi struktur partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP melalui instruksi; dan 5) Kekuasaan material; DPP memiliki sumber daya yang besar, sehingga dapat mempengaruhi struktur partai di tingkat bahwa dalam penentuan calon yang diusung