PROSES ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN TINGGI JAMBI - Hendri Fakhruddin; Ferdricka Nggeboe (Legalitas: Jurnal Hukum, 2019)
Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi. Cara kerja khususnya paa tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi ditemukan penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara total sebab dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana dan hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana membutuhkan kinerja aparat penegak hukum bersifat progresifyaitu menegakkan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Supremacy of law bukan diterjemahkan sebagai supremasi undang-undang, melainkan supremacy of justice. Yang diharapkan adalah cara kerja sejalan dengan tuntutan cara kerja aparat peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Cara kerja seperti itu merupakan perwujudan birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima dan pelayanan sepenuh hati.