MENDUDUKKAN LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN DAERAH - Rahmawan, Triya Indra (Sapientia Et Virtus, 2018)
Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diberikan wewenang dan tugas baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Hadirnya wewenang dan tugas baru ini pun memberikan tantangan tersendiri bagi DPD. Jika DPD tidak tepat dalam merumuskan lingkup tersebut, maka kekhawatiran terjadinya tumpang tindih wewenang dan tugas dengan Pemerintah Pusat akan terjadi. Selain itu, DPD juga harus mampu membedakan karakter antara pengawasan Perda yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Untuk menghindari adanya tumpang tindih wewenang, maka pemantauan dan evaluasi yang dilakukan DPD dapat lebih ditekankan pada upaya merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam hal penyusunan rancangan Perda, perumusan materi rancangan Perda dan pelaksanaan Perda. Tindak lanjut atas hasil dari perumusan masalah yang didapatkan oleh DPD diarahkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan sebagai pertimbangan terhadap penyusunan materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah.