Spesial Issue: ETNO CENTRIS KABINET DJOKOWI - Ali Bin Dachlan; Lalu Nurul Yaqin (Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 2020)
Dominasi kekuasaan etnis Jawa terus menabuh genderangnya dalam perhelatan politik Nasional. Kekuasaan tidak lagi berbicara mana yang mampu dan mempuni tetapi lebih kepada pembagian kursi kekuasaan berdasarkan keputusan politis yang etno sentris. Peradaban kebudayaan seperti itu telah menempatkan warga bangsa menjadi warga bangsa yang primitif, lacurnya lagi ke-primitifan itu menohok watak animalistik pada warganya. Hal itu terjadi, karena Politik kebudayaan etnis luar Jawa belum mampu membendung politik kebudayaan etnis Jawa, dimana wacana kebudayaan yang dibangun oleh mereka (etnis Jawa) berorientasi kekuasaan, sedangkan di luar etnis Jawa wacana yang dibangun hanya untuk suatu wacana saja. Tulisan ini menyoroti peta etnik dalam kabinet Djokowi dengan mempertimbangkan asal usul partai yang diwakilinya atau asal profesi pejabat bersangkutan. Dari 34 menteri kabinet terdapat 14 orang menteri dari etnis Jawa jika Seketaris Kabinet disejajakan dengan menteri, maka jumlah etnis Jawa sebanyak 16 orang, demikian pula Sekretaris Kabinet setingkat menteri, maka terdapat 17 menteri dari etnis Jawa, atau 50% dari jumlah menteri. Populasi etnis Jawa di Indinesia adalah 40,2 %. Dari Sumatera sebanyak 7 orang menteri terdiri dari etnis Minang (1) Batak (2), Aceh (2) Lampung (1), Sumatera Selatan (1) dan Edi Prabowo yang lahir di Sumatera, maka jumlah orang dari pulau Sumatera menjadi 8 orang. Dari pulau Sulawesi sebanyak tiga orang, dua dari Manado dan satu dari Bugis (Zainuddin Amali, Suharso Monoarfa dan Syahrul Yasin impo). Dari etnis Sunda,1 orang, etnis Bali 1 orang, etnis Flores 1 orang, Maluku 1 orang, Jakarta (belum tentu orang Betawi) sebanyak 5 orang. Beberapa etnis luar Jawa memang ada yang menjadi Menteri, tetapi mengapa etnis Sasak selalu dibelakang dan tidak pernah ada yang menjadi Menteri bahkan menjadi wakil Menteri sekalipun, sejak orde lama, orde baru hingga Reformasi dan yang terbaru tidak pernah dibicarakan dalam kabinet Djokowi. Mengapa? Pertanyaan ini dijawab dan dibincangkan dalam tulisan ini.