ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA - Kiki Yunita Sari; Linayati Lestari; Nurhayati Nurhayati (JURNAL DIMENSI, 2019)
Dalam rangka penertiban angkutan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh Pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 42 ayat 1. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Perhubungan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani penertiban angkutan umum di Kota Batam sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu membenahi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam hal penertiban angkutan umum yang masih banyak tersebar di Kota Batam, disarankan agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku serta lebih mengedepankan sikap ramah, dan bersahabat terhadap supir angkutan umum, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara supir angkutan umum dan pihak-pihak dari Dinas Perhubungan.