ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - Abduh, Muhammad Hafizullah; Abduh, Muhammad Hafizullah (Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2016)
Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang prosesperencanaan anggaran Diklatpim pada Pemkab Balangan, mengidentifikasi berbagai kendala yangdihadapi, dan mengetahui upaya-upaya yang telah diambil oleh pihak-pihak berkepentingan untukmengatasi berbagai kendala tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Teknik yang digunakan dalam penentuan informan penelitian, yaitu sampel purposive sampling.Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur,dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran Diklatpimpada Pemkab Balangan belum sepenuhnya ideal mengimplementasikan kelima prinsip yang secarateoritis diyakini sebagai prinsip-prinsip penganggaran yang baik di sektor publik. Banyak faktor yangberpengaruh dalam proses perencanaan anggaran tersebut, yaitu sumber daya aparatur, dokumenperencanaan (pembangunan dan penganggaran), daftar nominatif, anggaran, dan fasilitas (sarana danprasarana). Perencanaan anggaran Diklatpim pada Pemkab Balangan menghadapi kendala-kendalasebagai berikut: 1) keterbatasan berbagai sumber daya; 2) mekanisme pengiriman peserta Diklatpim;dan 3) komunikasi dan koordinasi pihak-pihak terkait yang masih lemah. Untuk mengatasi berbagaikendala tersebut, pihak-pihak berkepentingan telah melakukan upaya-upaya berikut: 1) pengajuanTelaahan Staf kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) perbaikanproses perencanaan anggaran dan penyelenggaraan Diklatpim; dan 3) peningkatan intensitaskomunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut,pihak-pihak berkepentingan telah melakukan upaya-upaya berikut: 1) pengajuan Telaahan Staf kepadaBupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) perbaikan proses perencanaananggaran dan penyelenggaraan Diklatpim; dan 3) peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasidengan berbagai pihak terkait.