KO-EKSISTENSI KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP DAN KEBERADAAN ANJUNGAN MIGAS DI LAUT SERTA PENDEKATAN PENGELOLAANNYA DI PANTAI UTARA JAWA BARAT (Coexistence between Capture Fisheries and Oil & Gas Platform – A Management Approach in Northern Coast of West Java) - Novel Desra Suhery; Ni Kadek S. Pusparini; Arif Nurcahyanto; Muh. Syahrir; A. Mukhlisin Rony (Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management, 2016)
ABSTRACTIntersection of capture fisheries activities and offshore oil and gas exploitation occurs because they use same areas. Restricted zone at 500 meters radius from oil and gas platform has both positive and negative impacts to ecological, social as well as economic. This condition triggers negative perception and social conflict from fishers community. This paper aims to describe coexistence impact and benefit of both capture fisheries and oil & gas platform, identify stakeholders involved and determine management recommendation. Northern coast of West Java-Indonesia is selected as case study location. The qualitative descriptive, stakeholders identification and gap analysis from Focus Group Discussion (FGD) are undertaken as the method of this study. The qualitative descriptive method is used to describe the positive and negative impact of coexistence between capture fisheries and oil and gas platform. Method for identifying stakeholders is used a continuum of stakeholders from the macro to the micro level. Determination of management recommendation is arranged with gap analysis. Restricted zone at 500 meters radius from oil and gas platform plays as a conservation zone for fishes, and increases productivity of fishers, but it is still triggered negative perception from fishers. Thirteen stakeholders are identified. They have the role and function to manage coexistence of both activities. Management approach should focus on regulation, ecology, social and economic aspects. Role and function played by 13 stakeholders will make both activities go with harmony.Keywords: coexistence, oil & gas platform, capture fisheries, stakeholders-------ABSTRAKKegiatan pertambangan migas di lepas pantai (offshore) seringkali bersinggungan dengan kegiatan penangkapan ikan, karena menggunakan perairan yang sama. Larangan bagi nelayan memasuki zona terlarang hingga radius 500 meter dari bagian terluar anjungan migas menimbulkan dampak positif dan negatif baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini seringkali memunculkan persepsi negatif dan dapat meningkat menjadi konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi manfaat keberadaan masing-masing kegiatan (ko-eksistensi), menentukan stakeholders terkait dalam pengelolaan dan menentukan rekomendasi pengelolaan ko-eksistensi kedua kegiatan. Makalah ini mengangkat studi kasus di perairan pantura (pantai utara) Jawa Barat. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, stakeholder analysis dan gap analysis yang bersumber dari Focus Group Discussion (FGD). Deskriptif kualitatif untuk memaparkan manfaat positif-negatif kedua kegiatan serta persepsi nelayan terhadap keberadaan anjungan migas di laut. Stakeholders diidentifikasi berdasarkan tingkatan kesatuannya dari level makro hingga mikro, serta gap analysis untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan anjungan dan zona terlarang dapat menjadi kawasan konservasi sumber daya ikan, namun memunculkan persepsi negatif dari nelayan dan berpengaruh positif terhadap produktivitas penangkapan. Kajian terhadap stakeholders menunjukkan bahwa terdapat 13 stakeholders yang memiliki peran dan fungsi dalam mengelola kondisi ko-eksistensi antara kegiatan penangkapan ikan dengan keberadaan anjungan migas ini. Pendekatan pengelolaan dengan fokus pengelolaan pada aspek regulasi, ekologi, sosial dan ekonomi dengan pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing stakeholders dapat menjadikan kegiatan perikanan tangkap dan keberadaan anjungan dapat berjalan secara selaras dan bermanfaat secara ekologi, sosial dan ekonomi.Kata kunci: ko-eksistensi, anjungan migas, penangkapan ikan, stakeholders