RELATIONSHIP BETWEEN FARMERS’ PARTICIPATION AND EMPOWERMENT IN THE COFFEE IPM-SECP IN EAST JAVA PROVINCE - MUHAMMAD IQBAL (SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2006)
Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat (PHT-PR) diimplementasikanmelalui partisipasi para petani dengan tujuan pemberdayaan mereka dalam menerapkanteknis PHT. Tulisan ini ditujukan untuk melihat hubungan antara partisipasi danpemberdayaan dengan kasus PHT-PR tanaman kopi di kabupaten Malang dan Kediri, JawaTimur. Kedua kabupaten masing-masing mewakili tingkat partisipasi petani kategori tinggi(Malang) dan rendah (Kediri) yang ditentukan berdasarkan data dan informasi dari institusiPHT-PR kopi Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabelkarakteristik sosial ekonomi petani dan karakteristik proyek memiliki hubungan nyatadengan variabel-variabel pemberdayaan secara sosial (perolehan pengetahuan/keahlian,perubahan teknis usahatani, dan pengambilan keputusan), ekonomi (penurunan biayaproduksi, peningkatan produktivitas dan keuntungan), dan kesadaran terhadap lingkungan.Dalam aspek sosial, sebagian besar petani merasakan manfaat pemberdayaan denganadanya bantuan teknis yang disediakan proyek PHT-PR kopi. Akan tetapi keberadaanpeserta perempuan memiliki hubungan yang negatif. Sementara itu, dari segi aspekekonomi dapat dikemukakan bahwa variabel-variabel yang berhubungan nyata denganpenurunan biaya produksi lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan peningkatanproduktivitas dan keuntungan. Dari sisi lingkungan, semakin tinggi persepsi petaniterhadap harga kopi maka semakin tinggi pula kesadaran mereka terhadap lingkungan.Akan tetapi, semakin tinggi persepsi petani terhadap biaya partisipasi, maka semakinrendah kepedulian mereka terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankanpeserta perempuan seyogyanya dipilih secara representatif agar mereka dapat berintegrasisecara efektif dalam kegiatan program PHT-PR. Keberlanjutan program perlu diupayakansetelah kegiatan proyek selesai dilaksanakan, yaitu dalam rangka menjaga dan sekaligusmeningkatkan pemberdayaan petani terhadap PHT.