PENGEMBANGAN KRITERIA IDENTIFIKASI KONFLIK KEBIJAKAN TRANSPORTASI (STUDI KASUS: KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM DI RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG) - Agustina, Ina Helena (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA, 2006)
Pada awalnya SK Bupati Karawang Nomor: 551.2/Kep. 045-Huk/2004 tentang penyesuaian angkutan penumpang dan tarif angkutan umum penumpang non bis di wilayah Kabupaten Karawang dibentuk dan dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan trasportasi khususnya angkutan umum di Kota Rengasdengklok, tetapi pada kenyataannya kebijakan pergantian moda angkutan umum tersebut justru menjadi awal yang memicu lahirnya konflik antar angkutan umum di Kota Rengasdengklok. Masalah konflik kebijakan angkutan umum ini sering terjadi dibeberapa wilayah. Hanya saja penyelesaian konflik belum dilakukan secara sistematis karena alat ukur untuk mengkajinya sejauh ini belum dikembangkan. Melalui tulisan ini mencoba untuk mengkembangkan kriteria dalam mengidentifikasi konflik kebijakan transportasi khususnya angkutan umum yang dibedakan menurut intensitas, pelaku, akibat dan penyelesaian konflik. Untuk Daerah studi ternyata termasuk dalam klasifikasi sedang untuk semua kriteria. Penambahan jalan cenderung akan menurunkan PAD dan belanja daerah (korelasi negatif), sedangkan penambahan kendaraan berkorelasi positif dengan PAD dan belanja daerah.