Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) - Kadek Sumiasih (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2018)
Tourism in Bali has a great opportunity to develop because there are a lot of villages in Bali which have potential tourism and require effective management for the welfare of rural communities, one of which is through BUMDes. The government through The Act of Villages has made a policy so that villages can establish BUMDes. But in Bali, there are still villages that don’t have BUMDes especially in the village that have potential tourism. The study aims to determine the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages, also in Bali and to find out the form of tourism sector management which can be facilitated by BUMDes. The research method used is empirical legal and used document study and interview. The result shows that the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages has undergone development, but there are still villages in Bali haven’t formed BUMDes yet. Early of 2018, from 636 villages only 455 have BUMDes and only 13 BUMDes carry out the potential tourism. It was caused by lack of the people knowledge and the involvement from the government as well. BUMDes Pakse Bali is able to manage the tourism sector and can provide prosperity to their people with carried out by taking care the type of tourism sector, financial capital, manager, management, marketing strategies, responsibilities and profit sharing ineffective and structured management, therefore it can be a role model to the other villages which haven’t carried out their potential tourism. Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah membuat kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes, namun di Bali masih terdapat desa yang belum memiliki BUMDes terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.