HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA - Ussu, Darliyanti (LEX PRIVATUM, 2014)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana  penentuan  alat  bukti  oleh  hakim  dan bagaimana  pembagian  beban   pembuktian   untuk  pihak  ?  pihak  yang   berperkara. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dalam  hal  ini  Hakim  akan  menentukan  hal  yang  harus  di  buktikan  itu  tidak  hanya  kejadian ? kejadian  atau  peristiwa ? peristiwa  yang  di  sangkal  oleh  pihak  lawan  saja  yang  di  buktikan  tetapi  adanya  suatu  hak  juga  dapat  di  buktikan,  seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  1865  KUHPerdata  dan  dalam  Pasal  163  HIR.  Sedangkan  hal  yang  tidak  harus   di   buktikan   seperti   keadaan   yang  telah  di   ketahui   oleh   umum  ( notoir  feiten ),  sesuatu  yang  telah  di  akui  oleh  pihak  lawan,  serta  sesuatu  yang  di  temukan  sendiri  atau  di  lihat  sendiri  oleh  hakim  selama  proses  persidangan. 2. Beban  pembuktian  itu  dapat  di  berikan  kepada  para  pihak  baik  penggugat  maupun  tergugat,  dengan  mengajukan  alat ? alat  bukti  yang  bisa  membuktikan  atau  meyakinkan  Hakim  bahwa  apa  yang  di  ungkapkannya  memang  benar,  dan  Hakim  berdasarkan  pertimbangan  dari  hasil  pengamatannya  selama  proses  persidangan  akan  menentukan  pihak  mana  yang  harus  membuktikan,  dan  dengan  kebenarannya  itu  akan  di  jadikan  dasar  untuk  mengambil  putusan  akhir. Kata kunci: Pembuktian, Perdata