TUGAS DAN WEWENANG BPK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN/D - Pontoh, Andini Rahmayanti (LEX ADMINISTRATUM, 2013)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk usaha di lingkungan BUMN/D dan bagaimana tugas dan wewenang BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan BUMN/D.Â  Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan pengawasan pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan tanggung jawab mengenai keuangan Negara berdasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait BPK dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri; hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPRD, sesuai dengan kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut di tindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang. Lebih lanjut UUD 1945 mengamanatkan pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi : Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara, dan pemeriksaan atas tanggungjawab mengenai keuangan Negara, termasuk pengelolaan keuangan Negara dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. BPK secara tertulis menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden; Gubernur; Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dan apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang. 2. Bahwa bentuk usaha dilingkungan BUMN/D menurut sifat dari pendirian BUMN/D adalah, memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta menempuh pendapatan yang berbeda dengan usaha swasta dan koperasi hanya mengutamakan pemupukan keuntungan belaka dengan demikian BUMN/D untuk mewujudkan tujuan Negara adalah kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; tidak hanya mengejar keuntungan semata. Adapun modal BUMN/D dalam bentuk usahanya dari Negara baik seluruh/sebagian ini sebagai badan Negara sebagai badan usaha. Selanjutnya bentuk usaha. Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara/Daerah