PENGELOLAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SULAWESI UTARA - Panjaitan, Ruth Margaretha (PHARMACON, 2014)
ABSTRACTThe speed rate of growth in Indonesia makes the Government established the NationalPopulation and Family Planning (BKKBN). One of the main tasks of the BKKBN ismanaging tool/oral contraceptives. Drug management is an activity covering the planning,procurement, storage, distribution, recording and reporting of drug use. The purpose of thisstudy was to determine the BKKBN management in the city of Manado, ranging fromplanning, procurement, storage, distribution to the recording and reporting to evaluate drugmanagement in BKKBN family planning. The methods used were observation and interviewsconducted directly on the employees and staff involved. The results obtained show planningtool / oral contraceptives do not use a formula in accordance with the rules so that theBKKBN delivery tool / contraceptives can be done more than once a year. Based on theseresults it can be concluded that the management tools/oral contraceptives in North Sulawesiis not efficient and in accordance with the regulations BKKBN.Key words : drug management, BKKBN, contraceptivesABSTRAKLajunya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat Pemerintah mendirikan BadanKependudukan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN). Salah satu tugas pokok dariBKKBN adalah mengelola alat/obat kontrasepsi. Pengelolaan obat merupakan suatu aktivitasyang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan danpelaporan obat yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemenBKKBN di kota Manado, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusiansampai pada pencatatan pelaporan dan untuk mengevaluasi pengelolaan obat KB di BKKBN.Metode yang digunakan yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan langsung padapegawai dan staf yang terlibat. Hasil yang diperoleh menunjukkan perencanaan alat/obatkontrasepsi tidak menggunakan rumus yang sesuai dengan peraturan BKKBN sehinggapengiriman alat/obat kontrasepsi bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Berdasarkanhasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alat/obat kontrasepsi di BKKBNProvinsi Sulawesi Utara belum efisien dan sesuai dengan peraturan BKKBN.Kata kunci : Pengelolaan obat, BKKBN, alat kontrasepsi